WahanaNews - Sulsel | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi meluncurkan aplikasi Pusat Informasi Layanan Aduan Siber dan Persandian (PILAR) untuk mengantisipasi ancaman siber.
Aplikasi bernama PILAR Persandian ini secara resmi diluncurkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaeman dan Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN, Hasto Prastowo di Makassar, Selasa (7/3/2023).
Baca Juga:
Diduga Siswi Disabilitas Dilecehkan Guru SLB, Keluarga Lapor Polisi
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaeman mengatakan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama BSSN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan keamanan siber diantaranya kegiatan literasi budaya keamanan siber.
"Selain itu juga dilakukan penguatan terhadap penjaminan keamanan informasi milik pemerintah daerah, yang dilakukan melalui layanan aduan siber dan sandi, serta implementasi sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan sistem layanan publik," ujar Andi Sudirman, dikutip Rabu (8/3/2023).
PILAR Persandian Pemprov Sulsel tersebut, katanya, bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sering disebut SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
Baca Juga:
Danlanud Sultan Hasanuddin Tinjau Dapur Sehat untuk Dukung Program Pemerintah Makan Sehat Bergizi
Menurutnya, semakin masifnya penerapan SPBE pada masing-masing instansi dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai unit terkecil di sebuah wilayah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
Namun, hal tersebut membuka celah kerawanan dan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang tidak hanya dari segi kerahasiaan, tetapi juga dari segi keutuhan, keaslian, ketersediaan dan anti penyangkalan.
Sementara, Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN, Hasto Prastowo menyebutkan, masalah keamanan tidak bisa berdiri sendiri termasuk di bidang siber sehingga dibutuhkan kolaborasi.
