WahanaNews-Sulsel | Pemekaran Bone Selatan (Bonsel) dan Luwu Tengah di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus disuarakan namun belum juga terealisasi.
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman angkat bicara.
Baca Juga:
Berkas Perkara Penembak Pendemo Dilimpahkan Polda Sulteng Ke Kejari Parimo
"Kita tunggu saja kebijakan pusat," ungkap Andi Sudirman yang ditemui usai puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (25/4/2022).
Andi Sudirman menjelaskan, persoalan pemekaran daerah menurutnya menjadi domain pusat.
Sehingga, Pemprov hanya menunggu keputusan dari pemerintah pusat selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Baca Juga:
Banjir di Patugu Kabupaten Buoul, 315 KK Terdampak
"Pokoknya kita ini perwakilan pemerintah pusat. Dan kewenangan (pemekaran) ada di pemerintah pusat," tukasnya.
Diketahui sebelumnya, ada dua daerah yang cukup intensif diwacanakan dilakukan pemekaran.
Ada Kabupaten Bone Selatan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Bone, serta Kabupaten Luwu Tengah (Luteng) yang akan dimekarkan dari Kabupaten Luwu.
Untuk pemekaran Bone Selatan bahkan dibentuk Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS).
Ternyata, FPBS ini sudah 14 tahun memperjuangkan daerah otonomi baru (DOB) Bone Selatan namun belum juga terealisasi.
Forum sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar rencana pemekaran bisa segera disetujui.
"Bulan Februari (2022) kemarin kami sudah menyurati Kementerian terkait. Juga DPD RI dan Komisi II DPR RI. Kami minta Bone Selatan (Bonsel) jangan lagi ditunda pemekarannya," ungkap Ketua FPBS, Andi Suaedi kepada wartawan, Jumat (18/3/22).
Sementara rencana pemekaran Luwu Tengah bergulir kencang akhir 2019 lalu. Namun kini rencana tersebut tak terlalu besar gaungnya.
Bupati Luwu, Basmin Mattayang untuk diketahui pernah mengajukan proposal pemekaran wilayahnya dengan dibentuknya Kabupaten Luwu Tengah kepada Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada 2019 silam.
Proposal itu disambut baik Nurdin dan diteruskan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rencana pembentukan Luwu Tengah ini memang didukung Gubernur Sulsel saat itu dijabat Nurdin Abdullah.
Bahkan Nurdin saat itu mengaku akan meminta diskresi Presiden Jokowi untuk kebijakan moratorium pemekaran wilayah.[jef]
