Selain itu, Riyatno mengatakan bahwa pemerintah juga fokus pada hilirisasi industri hijau dalam negeri.
Beberapa yang sedang menjadi fokus Pemerintah adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembuatan baterai, sistem penyimpanan energi (battery storage) dan daur ulang baterai.
Baca Juga:
Sambut HLN Ke-79, Donasi Insan PLN Terangi 3.725 Keluarga se-Indonesia
"Dalam konteks ekonomi hijau, kita harus memperkuat industri hilir dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau, seperti menggunakan teknologi pengolahan terbaru yang mengurangi jejak karbon," imbuhnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh melakukan transisi energi dan mendukung Pemerintah mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
“Kami melakukan perjuangan transisi energi bukan karena ada perjanjian internasional, kami melakukannya karena betul-betul peduli untuk menjaga bumi dan menghadirkan masa depan yang lebih baik,” pungkas Darmawan.
Baca Juga:
Tujuh Tahun Terakhir, Rasio Elektrifikasi PLN NTT Naik 34 Persen
Direktur Manajemen Risiko PLN, Suroso Isnandar menyampaikan bahwa PLN telah menjalankan berbagai inisiatif dalam melakukan transisi energi.
Bersama Pemerintah, PLN telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang paling hijau sepanjang sejarah dengan mayoritas penambahan kapasitas pembangkit hingga tahun 2030 akan berasal dari EBT, yaitu sebesar 51,6% (21 GW).
Beberapa langkah nyata lain yang telah dilakukan PLN adalah mengganti 800 Megawatt (MW) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan pembangkit gas, menghapus 13 GW PLTU dan menggantikan 1,8 GW PLTU dengan pembangkit EBT sebagai baseload.
