WahanaNews - Sulsel | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima 45 laporan masyarakat terkait dengan pencatutan nama mereka berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) oleh partai politik.
"Nama mereka langsung dihapus sebagai anggota parpol tanpa perlu dikonfirmasi ke parpol bersangkutan," ujar salah anggota Bawaslu Provinsi Sulsel, Saiful Jihad di Makassar, Jumat (26/8/2022).
Baca Juga:
Ketua Bawaslu: Seharusnya Pemilu dan Pilkada Dipisah Tak Digelar Dalam Satu Tahun
Ia mengatakan bahwa parpol yang mencatut hanya perlu memperbaiki atau mengganti daftar keanggotaan partainya. Dengan demikian, jumlah minimal keanggotaan untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2024 tetap terpenuhi.
"Ketika KPU men-TMS-kan keanggotaan yang bersangkutan secara otomatis datanya terhapus dari keanggotaan partai. Jika berkurang sampai tidak memenuhi syarat, partai tersebut berpotensi untuk tidak memenuhi syarat (TMS)," katanya.
Data keanggotaan ganda ini, kata dia, salah satunya akan dinyatakan TMS. Jika ganda antarpartai, keduanya akan dinyatakan belum memenuhi syarat oleh KPU.
Baca Juga:
Bawaslu Kaltim Gelar Penguatan Kapasitas Putusan dan Keterangan Tertulis PHP Pilkada 2024
"Partai diminta buat pernyataan bahwa benar anggotanya, dan buat pernyataan partai mana dia terdaftar," ujar Syaiful.
Kader yang ganda keanggotaannya antarpartai, lanjut dia, juga akan diminta buat surat pernyataan di partai mana yang akan dipilih, atau pilih tidak menjadi anggota parpol sama sekali.
"Partai yang ada pernyataannya dan didukung oleh pernyataan anggota maka yang bersangkutan dianggap MS, sedangkan partai yang tidak bisa menghadirkan pernyataan maka di-TMS-kan," ujarnya.
