Jika kedua partai memiliki surat pernyataan, KPU RI meminta KPU kabupaten menghadirkan warga tersebut untuk klarifikasi terkait dengan keanggotaannya dan di partai mana dia sebagai anggota.
Sementara itu, KPU Kota Makassar telah memverifikasi administrasi terhadap 38.347 anggota dari 24 calon partai politik.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu: Seharusnya Pemilu dan Pilkada Dipisah Tak Digelar Dalam Satu Tahun
Sebanyak 24 calon partai politik ini semuanya menyetor keanggotaan di tingkat Kota Makassar. Saat verifikasi, didapati banyak keanggotaan yang penuhi syarat. Namun, ada pula yang belum memenuhi syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS).
"TMS dan BMS ini kasusnya meliputi ganda identik dalam satu partai politik (semua komponen identitasnya sama), potensi ganda (NIK-nya yang sama), dan juga ganda eksternal atau punya keanggotaan di dua partai politik atau lebih," kata anggota KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar.
Selain itu, KPU Kota Makassar juga mendapatkan anggota parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena berprofesi TNI, PNS, Polri, dan lainnya.
Baca Juga:
Bawaslu Kaltim Gelar Penguatan Kapasitas Putusan dan Keterangan Tertulis PHP Pilkada 2024
Di samping itu, kata dia, juga ada yang NIK-nya tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan (DPB). Hal lainnya ada beberapa yang data isian di Sipol berbeda dengan KTA dan KTP.
Untuk keanggotaan yang BMS, Gunawan mengatakan bahwa pihaknya menyediakan waktu untuk perbaikan bagi calon parpol. Perbaikannya berupa penyesuaian data Sipol dengan KTP dan KTA, sedangkan untuk kasus tertentu mengunggah dokumen pendukung.[mga]
