Ketua Komisi A DPRD Sulsel Selle KS Dalle menuturkan timbulnya polemik anggaran PPPK disebutnya diakibatkan kebijakan pemerintah yang amburadul.
Menurutnya, rekrutmen PPPK sebelumnya dijanjikan ditanggung APBN namun belakangan dibebankan ke daerah.
Baca Juga:
Soal Teror Rumah Bappilu Gerindra Sulsel, Serma Arifuddin Adik Mentan Mangkir Panggilan Denpom
"Akhirnya muncul masalah karena APBD pokok 2022 sudah ditetapkan tiba-tiba keluar kebijakan bahwa PPPK menjadi tanggungan APBD. Ini membuat para kepala daerah di Sulsel kelimpungan," tuturnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini menyinggung pemerintah pusat yang menyebut akan menjamin anggaran PPPK. Padahal faktanya DAU tidak bertambah. Di lain sisi, pemda sudah telanjur merekrut PPPK.
"DAU yang sudah ada selama ini, sudah jelas programnya, peruntukannya. Sehingga kalau DAU ini tidak ditambah ya berarti memang tidak ada anggaran khusus untuk PPPK. Daerah yang dibebani," tegasnya.
Baca Juga:
Jengkel Tidak Terima Diputusin, Polisi Pukuli Pacar di Sulsel
Imbasnya, Pemprov Sulsel menjadi kewalahan menyiapkan anggaran untuk PPPK. Sehingga Selle menilai perekrutan tak perlu lagi dilanjutkan bila APBD yang dibebani.
"Ini berat ditanggung daerah. Jadi evaluasinya di 2022, jika tahun berikutnya (masih) dibebankan ke APBD, Sulsel tidak usah lanjutkan PPPK," jelasnya.[jef]
