WahanaNews - Sulsel | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersinergi dalam menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas.
Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulsel, Hernadi mengatakan, dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
Besok! Pemprov Sulsel Gelar Festival Ramadhan "Cerah Andalan"
“Kewenangan harmonisasi, pembulatan, dan penguatan konsepsi peraturan daerah (ranperda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Kemenkumham,” kata Hernadi di Makassar, Kamis, (16/2/2023).
Hernadi menjelaskan, kewenangan harmonisasi regulasi tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2022 tentang tata cara dan tata cara harmonisasi, pemantapan, dan penguatan konsepsi rencana peraturan daerah dan rencana peraturan kepala daerah (Ranperkada).
Dikatakannya, dengan adanya UU No 13 Tahun 2022, peran Kanwil Kemenkumham Sulsel semakin diperkuat untuk mengharmonisasi regulasi dan regulasi.
Baca Juga:
Antisipasi Ancaman Siber, Pemprov Sulsel Bersama BSSN Luncurkan Aplikasi PILAR
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Biro Hukum Kabupaten/Kota Sulsel, Raodah mengatakan, pembentukan undang-undang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, dengan beberapa tahapan mulai dari perencanaan , penyusunan, pembahasan, penetapan, legislasi, penomoran, dan ditetapkan dalam lembaran daerah, kemudian pengesahan dan penyebarluasan.
“Tahap ini juga terjadi dalam pembentukan produk hukum bupati,” ujarnya.
Raodah menambahkan, pembentukan Perda juga harus dibarengi dengan Analisis Kebutuhan Anggaran Rumah Tangga (AKP) yang merupakan alat pemerintah daerah dalam menyusun program pembentukan Perda yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
